TANAH BUMBU, lugasnusantara.co.id – Pemkab Tanah Bumbu kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2023.
Opini WTP ini merupakan yang ke 11 kalinya secara berturut-turut diterima oleh Pemkab Tanah Bumbu yang berjuluk Bumi Bersujud Serambi Madinah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI perwakilan kalsel Tahun 2023 ini diterima langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, Selasa (7/5/2024).
Penyerahan laporan hasil pemerikasaan tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah dan ketua DPRD dari 13 kabupeten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya Kepala BPK RI Perwakilan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadi, mengapresiasi setinggi tinginnya kepada seluruh kepala daerah dan ketua DPRD yang telah berhadir untuk menerima LHP tahun 2023.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Dengan beberapa kreteria di antarannya kesesuaian pelaporan keuangan, kecukupan bukti laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
”Melalui Opini WTP kami berharap pemerintah daerah terus bekerja keras dalam melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara akuntabel, bersih, dan efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang mendalam kepada BPK Perwakilan kalsel.
Apresiasi disampaikann atas telah selesainya pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
“Saya menyampaikan penghargaan tinggi kepada BPK RI yang sangat membantu mendorong kami, baik dalam rangka pemeriksaan keuangan pemda dalam merealisasikan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Goverment) pada sistem pengadministrasian keuangan dan aset daerah,” beber Bupati.
“Kami seluruh pemerintah daerah wilayah Kalsel berkomitmen akan segera menyelesaikan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, juga guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.