TANAH BUMBU, lugasnusantara.co.id – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar paripurna terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua I, Said Ismail Khollil Alydrus, dan Wakil Ketua II, Harmanudin, dihadiri Sekda Ambo Sakka mewakili Bupati Zairullah, di Ruang Sidang Utama, Senin (3/6/24).
Penyampaian Raperda tentang Pertanggugjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini merupakan amanat BAB VIII pada Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan Pertanggungjawaban (LPj) berisi tentang informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada masyarakat melalui DPRD.
Sesuai dengan ketentuan, bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPj) disampaikan ke DPRD setelah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan diterima oleh Pemerintah Daerah.
“Alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerimana Opini WTP sebanyak 11 kali secara berturut turut dari tahun 2023 dan pencapaian ini berkat sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD dan dukungan masyarakat, semoga prestasi dan amanah ini selalu dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” ucap Sekda Ambo Sakka.
Namun demikian, kata Sekda, masih terdapat beberapa catatan BPK yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, yang tidak signifikan akan mempengaruhi Opini atas laporan keuangan tahun 2023, terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya mengerahkan segenap sumberdaya dan potensi yang ada, untuk mewujudkan masyarakat Tanah Bumbu yang mandiri dan sejahtera.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan hingga 2026 mendatang. Keberhasilan dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 ini berkat dukungan dan peran serta legislatif, eksekutif dan masyarakat Tanah Bumbu.,” bebernya.
Sekda menyadari masih terdapat kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyakarat dan kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu, dia mengharapkan saran dan masukan dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya.
“Marilah kita kuatkan langkah untuk melakukan akselerasi sejalan dengan meningkatnya harapan dari masyarakat, sehingga kita bisa bangkit kembali untuk pemulihan ekonomi keluar dari krisis ini,” pungkasnya.