TANAH BUMBU, lugasnusantara.co.id – DPRD Tanah Bumbu menggelar rapat gabungan membahas berbagai persoalan peternakan ayam potong di Bumi Bersujud.
Rapat digelar di Kantor DPRD Tanah Bumbu, Senin (6/1/25) yang dihadiri berbagai SKPD terkait, pihak perbankan, serta para komunitas peternak di tiap kecamatan.
Pembahasan yang menjadi perhatian serius di antaranya mulai dari populasi ternak, kemitraan, hingga stabilitas harga ayam.
Dalam rapat, anggota DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, menyerukan perlunya langkah konkret dalam memperluas pangsa pasar bagi mitra ternak ayam.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada pasar lokal. Mitra ternak harus memiliki visi untuk memperluas jangkauan ke pasar yang lebih besar agar peternak lokal bisa maju bersama,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong adanya peningkatan koordinasi antar peternak dan mitra agar kerja sama ini membawa manfaat lebih besar bagi semua pihak.
Dalam rapat tersebut, perwakilan dari dua perusahaan mitra ternak, PT. Ciomas dan PT. Malindo, turut memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi.
PT. Ciomas mengungkapkan bahwa populasi ayam mereka di Tanah Bumbu baru mencapai 100 ribu ekor, jauh di bawah Tanah Laut yang telah mencapai 2 juta ekor.
“Kami masih dalam proses ekspansi area di Tanah Bumbu,” ungkap perwakilan PT. Ciomas.
Mereka juga menjelaskan bahwa proses pembayaran kepada peternak dilakukan dalam kurun waktu 10 hingga 18 hari, namun transparansi dalam pembayaran tetap menjadi perhatian utama bagi para peternak.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, menyuarakan kekhawatirannya terkait ketimpangan dalam kemitraan. Menurutnya, dinas terkait perlu lebih aktif dalam memastikan keberpihakan kepada peternak lokal.
“Keuntungan jangan hanya dinikmati mitra. Dinas harus hadir untuk mengatur harga daging ayam potong dan mengevaluasi seluruh pola kemitraan di Tanah Bumbu,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan kantor mitra ternak di Tanah Bumbu agar komunikasi dan koordinasi dengan peternak lebih efektif.
Salah satu peternak ayam potong, Sarmidi, berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap stabilitas harga dan populasi ternak.
“Kami ingin adanya regulasi yang mengatur populasi ternak dan harga ayam, seperti yang diterapkan di sektor perikanan,” ujarnya.
Sementara, Sanusi, peternak lainnya, mendesak pemerintah segera memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan usaha peternakan di tengah persaingan yang semakin ketat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, Andrianto Wicaksono, menyampaikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi peternak agar bisa mengakses program bantuan pemerintah.
“NIB adalah syarat utama agar peternak dapat menerima bantuan, termasuk izin kawasan peternakan,” jelasnya.
Dalam berbagai permasalahan terkait peternakan ayam potong ini, pihak DPRD Tanah Bumbu berkomitmen akan terus mengawal hingga solusi yang konkret dan berkeadilan tercapai.
Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah, dan peternak, diharapkan sektor peternakan ayam potong di Tanah Bumbu dapat berkembang pesat. Keberpihakan terhadap peternak lokal diyakini menjadi kunci dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.