Abdul Rahim Desak Penyelesaian Perizinan untuk Pembangunan Infrastruktur Pulau Suwangi

TANAH BUMBU, lugasnusantara.co.id – Pembangunan infrastruktur di Pulau Suwangi masih menemui kendala karena masalah perizinan. Abdul Rahim, anggota DPRD Tanah Bumbu dari Komisi II, kembali menegaskan perjuangannya untuk memperjuangkan hak masyarakat setempat.

Dalam rapat yang digelar di Ruang Komisi II DPRD Tanah Bumbu pada Senin (09/02/2025), Abdul Rahim bersama Asisten I Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Perkim, Camat Batulicin, serta Lurah Batulicin, membahas hambatan utama dalam pembangunan. Salah satu kendala terbesar adalah status lahan yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Usai rapat, Abdul Rahim menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Pulau Suwangi yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur. Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, masyarakat di pulau tersebut terhambat oleh perizinan yang tak kunjung selesai.

“Saya sudah berkali-kali menyuarakan ini, tetapi hingga sekarang perizinan dari BKSDA masih menjadi penghalang utama. Pembangunan infrastruktur adalah hak masyarakat yang seharusnya segera diwujudkan,” tegasnya.

Abdul Rahim juga menyoroti dampak keterbatasan infrastruktur terhadap kehidupan warga. Minimnya akses jalan yang layak membuat sektor perikanan dan pariwisata di Pulau Suwangi sulit berkembang.

“Banyak daerah lain berkembang pesat karena memiliki akses jalan yang memadai. Namun, di Pulau Suwangi, masyarakat masih harus berjuang hanya untuk mendapatkan jalan yang layak. Ini harus segera diselesaikan,” katanya dengan nada tegas.

Selain akses jalan, Abdul Rahim juga memperjuangkan pembangunan fasilitas lain seperti pelabuhan (jetty) dan tempat ibadah. Meskipun sudah ada anggaran ratusan juta rupiah, ia mengingatkan bahwa biaya logistik ke Pulau Suwangi jauh lebih tinggi dibandingkan di daratan.

“Harga pasir di Batulicin satu juta, tetapi di Pulau Suwangi bisa mencapai dua juta. Semua harus diperhitungkan dengan matang agar pembangunan berjalan efektif,” jelasnya.

Sebagai legislator yang telah mengabdi selama empat periode sejak 2009, Abdul Rahim menegaskan bahwa perjuangannya belum akan berhenti. Ia mendesak pemerintah daerah dan pusat segera menyelesaikan perizinan agar masyarakat Pulau Suwangi bisa menikmati infrastruktur yang layak.

“Saya akan terus memperjuangkan ini sampai ada kepastian. Ini bukan sekadar soal pembangunan jalan, tetapi tentang kesejahteraan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu,” pungkasnya.