Pemkab Tanah Bumbu Susun Rencana Penanggulangan Bencana 2027–2031, Pemetaan Risiko Diperinci hingga Desa

waktu baca 3 menit
Sabtu, 14 Nov 2026 11:26 110 Redaksi

lugasnusantara.co.id, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2027–2031 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat terhadap berbagai potensi bencana.

Kegiatan penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) BPBD Tanah Bumbu, Kamis (12/11/2026).

Penyusunan RPB bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis dan terarah, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Bumbu H. Sulhadi yang diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Muhammad Rizwan, menjelaskan bahwa penyusunan RPB 2027–2031 merupakan bagian dari evaluasi dan penyempurnaan dokumen sebelumnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dokumen tetap relevan, efektif, dan dapat diimplementasikan ketika terjadi bencana.

Menurut Rizwan, terdapat lima tujuan utama dalam evaluasi dan penyusunan dokumen tersebut. Pertama, menilai kesesuaian dan keakuratan data pada RPB sebelumnya. Kedua, memperbarui efektivitas strategi dan prosedur penanggulangan bencana.

Ketiga, menyesuaikan kebijakan dan regulasi dengan RPJMD terbaru. Keempat, mengintegrasikan pembelajaran dari kejadian bencana sebelumnya. Kelima, meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Dokumen ini kita evaluasi kembali untuk memastikan masih relevan, efektif, dan dapat dijalankan apabila bencana kembali terjadi,” jelas Rizwan.

Ia menambahkan, setelah tahapan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) akhir, proses selanjutnya adalah asistensi akhir bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta sebelum dokumen tersebut dinyatakan selesai.

Salah satu keunggulan dalam penyusunan RPB kali ini adalah penggunaan data spasial yang lebih terperinci hingga tingkat desa.

Dengan pendekatan tersebut, perencanaan penanganan bencana tidak lagi hanya disusun secara umum berdasarkan wilayah kabupaten, tetapi juga mengacu pada lokasi desa yang memiliki potensi kerawanan bencana.

Sementara itu, narasumber dari Tim Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Arif Rahman Nugroho, mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

Keterlibatan itu meliputi pemerintah daerah, TNI-Polri, perguruan tinggi, masyarakat, kecamatan, hingga dunia usaha.

Arif menjelaskan bahwa dokumen RPB nantinya akan memuat rencana aksi yang dilengkapi matriks program, indikator, data spasial, serta pemetaan lokasi prioritas penanganan bencana.

Selain itu, setiap program akan dilengkapi dengan penentuan instansi utama dan instansi pendukung agar pelaksanaannya lebih terarah dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas.

Pemetaan tersebut juga didasarkan pada hasil kajian risiko bencana dan verifikasi lapangan, sehingga program penanggulangan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing desa.

Melalui penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027–2031, pemerintah daerah berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih terencana, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Dokumen ini juga diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat dari berbagai ancaman bencana di Kabupaten Tanah Bumbu.

LAINNYA