TANAH BUMBU, lugasnusantara.co.id – Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, memberikan penjelasan mengenai beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program-program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu.
Dia menyebut bahwa salah satu isu utama yang dihadapi adalah pemangkasan anggaran, terutama terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang saat ini sedang tertunda.
“Saat ini, yang terpending adalah DAK, dan sesuai arahan pusat, hal ini terkait dengan perjalanan dinas yang belum terealisasi,” ujar Andi Asdar usai rapat kerja bersama Dinas PUPR setempat, Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut, Andi Asdar mengungkapkan bahwa pelaksanaan beberapa proyek besar terhambat akibat permasalahan teknis, salah satunya terkait dengan penggunaan e-katalog versi 6 yang belum dipahami oleh banyak pihak di Dinas PUPR.
“Dinas PUPR sudah mengirimkan 6 orang untuk mengikuti pelatihan terkait e-katalog versi 6, namun prosesnya belum dapat berjalan maksimal,” katanya.
Selain itu, Andi Asdar juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas dalam perencanaan dan pengerjaan proyek di bidang infrastruktur, khususnya di sektor konsultan perencanaan yang dinilai belum optimal.
“Ada beberapa pekerjaan tender yang belum selesai, dan perencanaan konsultan masih mengalami kendala,” ungkapnya.
Untuk langkah selanjutnya, Andi Asdar mengungkapkan bahwa rapat lanjutan terkait permasalahan ini akan segera dilaksanakan. “Kami akan mengadakan rapat lanjutan pada minggu depan, tepatnya tanggal 12 Februari, untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan ini, termasuk anggaran yang masih terpending,” tambahnya.
Di samping itu, Andi Asdar juga menambahkan bahwa sejumlah pembayaran untuk proyek yang tertunda, seperti proyek-proyek di bidang pariwisata dan pendidikan, juga akan dibayarkan melalui perubahan anggaran.
“Untuk sementara, beberapa proyek yang belum selesai akan dibayarkan pada perubahan anggaran mendatang, termasuk yang ada di Dinas PUPR, Perkim, dan Pendidikan,” kata Andi Asdar.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan segera menyelesaikan masalah ini agar pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dapat terlaksana dengan baik untuk kemajuan daerah.