Bang Dhin Minta Pemprov dan 13 Daerah di Kalsel Perkuat Kesiapan Pangan dan Air Bersih

lugasnusantara.co.id, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau akrab disapa Bang Dhin, mendorong pemerintah provinsi bersama 13 kabupaten/kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui penyusunan peta risiko, pendataan stok pangan dan air bersih, serta penyepakatan protokol distribusi darurat.

Menurut Bang Dhin, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi ketika terjadi bencana, gangguan layanan, maupun kendala distribusi.

Ia menegaskan, penyediaan cadangan pangan bukan berarti daerah sedang menghadapi ancaman kelaparan atau memastikan krisis akan terjadi. Sebaliknya, pengelolaan stok yang baik merupakan langkah antisipasi untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dalam situasi darurat.

“Pemikiran Bung Karno mengingatkan kita bahwa pangan berkaitan dengan hidup-matinya bangsa. Kekuatan daerah juga terlihat dari kemampuannya memastikan masyarakat tetap mendapat pangan dan air bersih ketika krisis terjadi,” ujar Bang Dhin.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mengintegrasikan data risiko banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, hingga potensi gangguan akses transportasi. Data tersebut perlu dipadukan dengan informasi ketersediaan pangan, lokasi gudang, pemasok, masa simpan, kebutuhan harian, serta kontak penanggung jawab.

Selain pangan, pendataan sumber air bersih juga dinilai penting. Informasi yang dihimpun harus mencakup sumber dan fasilitas air, kapasitas, volume yang dapat dimanfaatkan, status operasional, hasil uji mutu, hingga jangkauan distribusi.

Dengan sistem pendataan terpadu, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan dukungan lebih awal sekaligus menentukan jalur distribusi yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat.

Bang Dhin menilai kesiapsiagaan tersebut semakin penting mengingat awal musim hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan berlangsung secara bertahap. Berdasarkan prediksi BMKG, sekitar 49,3 persen wilayah diperkirakan memasuki musim hujan pada November 2026, sedangkan 50,7 persen lainnya pada Desember 2026.

Karena kondisi cuaca setiap daerah berbeda, pemantauan dan langkah antisipasi perlu disesuaikan dengan perkembangan informasi cuaca setempat.

“Jangan menunggu jalur terputus atau stok menipis baru bergerak. Data harus diperbarui, siapa yang bertanggung jawab harus jelas, dan mekanisme bantuan harus dipahami sampai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bang Dhin mendorong pengelolaan cadangan pangan secara bergilir dengan melibatkan petani, nelayan, koperasi, BUMD, Bulog, serta pelaku usaha lokal. Selain menjaga kualitas persediaan, langkah tersebut juga diharapkan mampu mendukung produksi dan perekonomian daerah.

Ia juga menekankan pentingnya protokol distribusi darurat yang jelas, mulai dari pemantauan, verifikasi kebutuhan, permintaan dukungan, penetapan alokasi, pengiriman, serah terima, pelaporan stok, hingga evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan harus mengutamakan keselamatan masyarakat, terutama warga di wilayah terisolasi, fasilitas pelayanan dasar, serta kelompok rentan.

“Ini kerja kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat Banua. Pangan dan air bersih harus tetap tersedia ketika keadaan sulit, dan pemerintah harus memiliki data serta cara kerja yang siap dijalankan,” tutup Bang Dhin.