Bang Dhin Soroti Insentif TKS Kesehatan dan Honor Operator SIKS-NG
lugasnusantara.co.id, KOTABARU – Persoalan kesejahteraan tenaga pendukung pelayanan publik menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., atau yang akrab disapa Bang Dhin, saat melaksanakan kegiatan reses pada 4–11 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bang Dhin menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait belum diterimanya insentif Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Dinas Kesehatan serta honorarium bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administrasi pembayaran. Lebih dari itu, perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjamin kesejahteraan tenaga pendukungnya.
“Mereka bekerja mendukung pelayanan masyarakat. Ada yang membantu pelayanan kesehatan, memastikan data kesejahteraan sosial tetap berjalan, hingga mengelola administrasi keuangan sekolah. Tetapi dalam reses ini justru muncul keluhan bahwa insentif dan honorarium mereka belum diterima. Persoalan seperti ini harus mendapatkan kejelasan,” tegas Bang Dhin.
Ia menjelaskan, keberadaan TKS kesehatan dan operator SIKS-NG memiliki fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintah. Meski demikian, status kepegawaian, mekanisme penugasan, serta sumber pembiayaan masing-masing tenaga dapat berbeda.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap tenaga yang menyampaikan keluhan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan dasar hukum pemberian insentif atau honorarium, sekaligus mengetahui ketersediaan anggaran yang dapat digunakan.
“Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, tetapi justru mengabaikan orang-orang yang setiap hari membantu menjalankan pelayanan tersebut,” ujarnya.
Bang Dhin juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing.
Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan memperhatikan kebijakan penataan tenaga non-ASN.
“Kita harus dudukkan persoalannya secara objektif. Siapa yang menugaskan, bagaimana statusnya, dari mana sumber pembiayaannya, dan apakah memang terdapat hak pembayaran yang belum dipenuhi. Semua harus diperiksa agar penyelesaiannya tepat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi kesejahteraan rakyat, Bang Dhin menyatakan akan mendorong koordinasi dengan instansi terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan dan sosial.
Ia juga meminta agar setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses tidak berhenti sebatas catatan administratif, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur.
“Reses bukan sekadar kegiatan mendengar keluhan masyarakat. Reses harus menjadi jembatan untuk menghadirkan penyelesaian. Setiap aspirasi harus memiliki arah tindak lanjut yang jelas,” katanya.
Bang Dhin menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan kepastian tata kelola tenaga pendukung pelayanan.
“Negara tidak boleh hanya menuntut pelayanan yang baik, tetapi juga harus memastikan sistem kerja, penganggaran, dan kesejahteraan tenaga pendukungnya dikelola secara adil, transparan, dan sesuai aturan. Mereka yang bekerja untuk masyarakat juga membutuhkan kepastian,” pungkasnya.
Pos terkait
Berita Terbaru
Pos Terbaru
