Pemkab Tanah Bumbu Gaungkan Kembali Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
lugasnusantara.co.id, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggaungkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan tersebut digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026), dan dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Yulian Herawati, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati menyampaikan bahwa sejak tahun 2025, pembangunan Zona Integritas kembali dicanangkan sebagai prioritas daerah. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menunjuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan publik sebagai pilot project pembangunan ZI, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil).
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut saja. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk beraksi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas pendampingan yang telah diberikan selama ini dalam pembangunan Zona Integritas di Tanah Bumbu. Ia juga meminta seluruh kepala SKPD mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut dengan sungguh-sungguh.
“Saya minta seluruh Kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan ini sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, SE., MM, bersama tim, yang memberikan pemaparan terkait strategi dan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar