Pemkab Tanah Bumbu Sampaikan LPj APBD 2025, Pertahankan Opini WTP 

waktu baca 2 menit
Jumat, 12 Jun 2026 17:11 132 Redaksi

lugasnusantara.co.id, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (11/6/2026).

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, memaparkan laporan keuangan daerah serta capaian kinerja pemerintah selama Tahun Anggaran 2025.

Eryanto mengatakan penyampaian LPj APBD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Laporan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat melalui DPRD,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga menyampaikan capaian membanggakan berupa raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Menurut Eryanto, pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan, Pemkab Tanah Bumbu akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah guna mendukung terwujudnya visi pembangunan jangka panjang daerah hingga tahun 2030.

“Pemerintah Daerah terus mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan beradab. Untuk itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari pimpinan serta anggota DPRD guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang,” katanya.

Pemkab Tanah Bumbu berharap sinergi yang terjalin bersama DPRD dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA