TANAH BUMBU, lugasnusantara.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu bersama tim melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penanganan bencana longsor di Kecamatan Mantewe.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Mantewe yang dihadiri Forkofimda Tanbu, BPBD Provinsi Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalsel yang terlibat, Jum’at (09/08/24).
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus segera menetapkan status keperluan mendesak untuk cepatnya penanganan longsor yang ada di Kecamatan Mantewe.
“Nanti tim monev akan konsultasi ke Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB). Untuk meminta saran dan rekomendasi penanganan status keperluan mendesak terkait penanganan bencana longsor di Mantewe,” ucap Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi.
Sulhadi menambahkan Balai Jalan Nasional sangat perlu dukungan dari Forkopimda dan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menanggani dan melakukan pembangunan dengan waktu yang cepat guna kelancaran akses jalan untuk masyarakat.
Kedepannya, tim monev Tanah Bumbu bersama-sama melakukan patroli dan sosialiasasi bekerjasama dengan Polisi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel untuk pencegahan penebangan hutan liar di wilayah potensi rawan longsor.
Sementara itu, dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) akan menyediakan pemetaan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangannya.
“Akan dilakukan sosialisasi terkait keberadaan hutan lindung yang dijaga kelestariannya, dengan adanya penguatan peranan penegak hukum yang lebih optimal serta adanya dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Sulhadi.
Sehingga dalam kesempatan rakor ini, Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel juga siap memasang rambu-rambu himbauan peringatan di titik-titik rawan longsor di jalan nasional trans Batulicin-Kandangan.
“Dengan diadakannya rakoor dan monev ini, diharapkan baik Pemkab/Kota dan Pemerintah Pusat dapat bersinergi untuk segera memikirkan bersama-sama solusi alternatif jalan secara bertahap,” pungkas Sulhadi.