Rapat Gabungan Komisi, DPRD Tanah Bumbu Bahas Ketersediaan Unit Mobil Damkar
lugasnusantara.co.id, TANAH BUMBU – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi bersama jajaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (3/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Makhruri, membahas ketersediaan unit mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan serta jumlah personel yang bertugas.
Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait peristiwa kebakaran yang menimpa SDN Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu beberapa waktu lalu. Banyak anggota DPRD menerima aduan langsung dari masyarakat mengenai keterlambatan penanganan akibat jauhnya jarak tempuh armada Damkar.
Makhruri menginginkan dalam jangka pendek perlu adanya penempatan unit Damkar sementara di Kecamatan Kusan Hulu guna menjawab keresahan masyarakat. Ia juga menyarankan agar ke depan pemerintah daerah melibatkan relawan atau masyarakat setempat yang diberi pelatihan dasar untuk membantu operasional di kecamatan yang jauh dari pusat kota.
Sementara itu, anggota DPRD Tanah Bumbu, Harmanudin, menekankan pentingnya kesiapan personel dan unit di setiap kecamatan, khususnya lima kecamatan yang belum memiliki armada, yaitu Kuranji, Teluk Kepayang, Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Ia mengusulkan agar armada dari kecamatan yang memiliki kelebihan unit dapat dialihkan sementara ke wilayah yang belum memiliki posko.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, melalui Kabid Damkar, Siti Aisyah, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan kebakaran di Kusan Hulu. Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum tersedia posko Damkar di wilayah tersebut.
Ia juga menyampaikan pada 13 November 2024 lalu pihaknya telah mengajukan permohonan hibah tanah untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Dari enam permohonan tersebut, baru Kecamatan Teluk Kepayang dan Kuranji yang menyetujui hibah tanah. Sehingga, pada tahun 2025 melalui perubahan anggaran, akan dibangun dua posko baru di wilayah tersebut.
Ia menyebut saat ini masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko Damkar, yakni Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Untuk Kusan Hulu, pihaknya masih menunggu hasil musyawarah desa terkait hibah tanah. Sementara itu, Kecamatan Karang Bintang telah bersedia menghibahkan tanah, namun belum dapat direalisasikan karena pembangunan posko difokuskan pada daerah yang jauh dari pusat kota.
Saat ini Kabupaten Tanah Bumbu memiliki delapan posko Damkar yang tersebar di tujuh kecamatan dengan total personel 166 orang, terdiri dari 25 PNS, 115 tenaga P3K, dan 26 non-ASN. Distribusi personel terbanyak berada di pusat kota Simpang Empat dengan 30 orang, sedangkan kecamatan lain seperti Batulicin, Satui, Kusan Hilir, Gunung Tinggi, Sungai Loban, Angsana, dan Mentewe memiliki antara 11 hingga 29 personel.
Dalam rapat ini mendapat kesimpulan hasil pembahasan. Pertama, unit pemadam kebakaran sementara akan digeser dari kecamatan lain untuk ditempatkan di Kecamatan Kusan Hulu. Kedua, kecamatan yang telah mendapatkan anggaran pembangunan posko melalui perubahan APBD 2025 diminta segera merealisasikannya. Ketiga, penempatan personel akan diatur dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Terakhir, untuk kecamatan yang belum menyerahkan hibah tanah, akan dijadwalkan rapat koordinasi lebih lanjut bersama para camat.