Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tanah Bumbu Bahas Pencemaran Lingkungan Desa Sebamban Baru

lugasnusantara.co.id, TANAH BUMBU – DPRD Tanah Bumbu menggelar rapat kerja gabungan komisi untuk membahas persoalan pencemaran lingkungan yang dikeluhkan warga Desa Sebamban Baru, Senin (26/1/2026).

Rapat ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penanganan dampak lingkungan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Perjuangan DPRD Tanah Bumbu Berbuah Hasil, Listrik PLN Akhirnya Masuk Desa Pulau Burung

7 Syahriadi

Rapat kerja yang dimulai pukul 12.00 WITA tersebut dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanah Bumbu serta Tim Kajian Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Pembahasan difokuskan pada hasil kajian ilmiah terkait dugaan pencemaran serta dampaknya terhadap lahan milik warga.

Rapat dipimpin oleh Boby Rahman dan didampingi Andi Erwin Prasetya, Irin, I Wayan Sudharma, Jumran, dan Harmanuddin. Sejumlah anggota DPRD lainnya, yakni Makhruri dan Haris Fadilah, turut mengikuti rapat dan memberikan pandangan dalam forum tersebut.

Dalam rapat kerja, Tim Kajian PPLH ULM memaparkan hasil analisis kondisi lingkungan di wilayah terdampak. Pemaparan tersebut menjadi bahan utama DPRD dalam mengevaluasi tingkat pencemaran, potensi kerugian lahan, serta langkah penanganan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Komisi I DPRD Tanah Bumbu Soroti Sarana Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

2 Syahriadi

Sementara itu, DLH Tanah Bumbu menyampaikan laporan mengenai upaya pengawasan yang telah dilakukan, termasuk penelusuran sumber pencemaran serta rencana tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui rapat kerja gabungan komisi ini, DPRD Tanah Bumbu menegaskan pentingnya kejelasan data dan rekomendasi teknis sebagai dasar pengambilan kebijakan.

DPRD mendorong agar hasil kajian dapat segera ditindaklanjuti secara konkret, baik dalam bentuk pemulihan lingkungan maupun perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

Rapat kerja gabungan komisi ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan tim kajian guna memastikan penanganan persoalan lingkungan di Desa Sebamban Baru berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.