DPRD Tanah Bumbu Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap LPj APBD 2025

waktu baca 2 menit
Senin, 15 Jun 2026 23:57 122 Redaksi

lugasnusantara.co.id, TANAH BUMBU – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, didampingi Wakil Ketua II, Sya’bani Rasul dan dihadiri Bupati Tanah Bumbu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Wardhana, di Ruang Sidang Utama, Senin (15/06/2026).

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap LPj APBD 2025 yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah.

Penyampaian diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Hj. Sarniah, dilanjutkan Fraksi PKB oleh HM. Haris Fadillah, Fraksi Gerindra oleh H. Boby Rahman, Fraksi PAN oleh Masripai, Fraksi Golkar oleh Sayid Sultan Hasan, dan Fraksi NasDem Sejahtera oleh Hj. Ernawati.

Secara umum, fraksi-fraksi DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 13 kali berturut-turut.

Meski demikian, dalam pemandangan umumnya, sejumlah fraksi juga memberikan masukan dan catatan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan APBD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dinilai cukup besar.

Melalui forum paripurna tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi bagian dari mekanisme pembahasan LPj APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai agenda DPRD.

Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan perbankan, serta jajaran perusahaan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA