TANAH BUMBU, lugasnusantara.co.id – Pemkab Tanah Bumbu akan fokus memperbaiki jalan alternatif sepanjang 1,7 kilometer yang terletak di Kilometer 170 hingga 171 Kecamatan Satui.
Hal ini disampaikan Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar, di hadapan awak media di ruang rapatnya, Kamis (31/8/2023).
”Pemda menggelontorkan Rp 2 miliar lebih untuk pengaspalan jalan alternatif kilometer 170 di Kecamatan Satui agar mobilisasi di jalan nasional ini bisa lancar, ”sebut Zairullah.
Zairullah juga menjamin dalam sepekan jalur itu sudah mulus. Sehingga permasalahan kelancaran jalur lalu lintas yang kerap menghambat mobilisasi bisa teratasi dengan segera.
Zairullah menegaskan kebijakan ini tak terkait dengan insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah truk dan mobil, sehingga menghambat arus lalu lintas.
Namun, kebijakan ini sudah menjadi program pemerintah kabupaten di APBD perubahan yang sudah diketuk.
Sumber pendanaan untuk pengaspalan jalan alternatif itu, lanjut Zairullah, anggarannya dari belanja tak terduga pemkab. Namun jika anggaran itu tak mencukupi akan ditambah dan disesuaikan lagi.
Dia berharap permasalahan ini segera teratasi dalam waktu dekat ini, sehingga arus yang menjadi jalur satu-satunya menuju ibukota negara di Penajam bisa lancar.
Masyarakat juga diminta harus paham, karena ini bukan kewenangan daerah tetapi pusat dan pemda terus berupaya mengatasi persoalan ini dan bolak balik ke Jakarta dan juga melibatkan perusahaan yang turut membantu penanganan sementara.
“Sesuai informasi dari Pemerintah Pusat yang kami terima, program strategis Nasional bahwa tahun depan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 34,29 Triliun, termasuk KM 171 ini dan perlu anggaran sekitar 250 miliar,” bebernya.
Terkait adanya tudingan dan hujatan di media sosial oleh nitizen yang ditujukan kepada dirinya dan pemkab terkait lambannya penanganan km 170 ini, Zairullah berharap masyarakat lebih bijak dalam bermedsos. Sebab, sesuai dengan slogan kabupaten Tanah Bumbu menuju Serambi Madinah tak diajarkan sikap seperti itu.
“Jalan Nasional KM 171 Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, akan ditangani Pemerintah Pusat di 2024 mendatang. Dan itu memang kewenangan pusat,” jelasnya.
