Komisi II DPRD Tanah Bumbu Gelar Konsultasi ke Dinas Pertanian Kalsel Bahas Serapan Anggaran 2026

lugasnusantara.co.id, BANJARBARU – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan pada 4–6 Desember 2025.

Kunjungan ini bertujuan membahas rencana serapan anggaran serta sejumlah program bantuan pertanian yang akan disalurkan Pemerintah Provinsi Kalsel ke Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun anggaran mendatang.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Warga Sampaikan Beragam Usulan Pembangunan pada Reses Asri Noviandani di Wonorejo

4 Redaksi

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani. Turut hadir Ketua Komisi II Andi Erwin Prasetya, Wakil Ketua Komisi II Parman, Bendahara Komisi II Rusdi, serta anggota Komisi II, yakni Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin.

Tenaga Ahli DPRD Tanah Bumbu Abdul Rasyid serta Sekretaris DPRD Tanah Bumbu Mahriyadi Noor juga turut mendampingi, bersama jajaran pendamping Komisi II.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi II menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Koordinasi ini diperlukan agar berbagai bantuan—mulai dari sarana produksi pertanian hingga dukungan ketahanan pangan—dapat tersalurkan tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan strategis wilayah Tanah Bumbu.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu Reses di Muara Ujung Pagatan: Infrastruktur dan PJU Jadi Sorotan Utama

1 Redaksi

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada kesiapan program dan potensi alokasi anggaran yang akan dioptimalkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di daerah. Komisi II menilai, perencanaan yang matang sangat penting agar pelaksanaan anggaran tahun 2026 dapat berjalan efektif.

Kegiatan konsultasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja lintas instansi sekaligus memastikan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh dukungan maksimal dalam pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi petani serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Bumbu.