DPRD Tanah Bumbu Soroti Kelangkaan BBM, Pertamina dan SPBU Dipanggil RDP
lugasnusantara.co.id, TANAH BUMBU – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Kamis (7/5/2026), di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Tanah Bumbu.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya dan dihadiri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanah Bumbu, Bagian Perekonomian SDA dan Administrasi Pembangunan, pihak Pertamina, pengelola SPBU, hingga pengecer BBM.
Dalam rapat tersebut, DPRD Tanah Bumbu mempertanyakan kuota distribusi BBM dari Pertamina serta mekanisme penyaluran BBM oleh pihak SPBU. Pimpinan rapat menyoroti kondisi BBM yang dinilai semakin sulit diperoleh masyarakat meskipun kuota distribusi disebut mencukupi.
Marketing Sales Area Kalimantan Selatan Pertamina, Rulah menjelaskan bahwa pihaknya telah mendistribusikan BBM sesuai kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas kepada masing-masing SPBU.
“Untuk Kabupaten Tanah Bumbu ada 16 SPBU, terdiri dari 14 SPBU reguler dan 2 SPBU nelayan. Sebanyak 13 SPBU melayani penjualan Bio Solar, sementara 3 SPBU lainnya tidak menjual Bio Solar,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu pengelola SPBU yang hadir menyebutkan bahwa pihaknya melakukan pembatasan pembelian solar untuk menghindari antrean panjang dan pemerataan distribusi. Jika sebelumnya kendaraan dapat membeli hingga 75 liter, kini pembelian dibatasi maksimal Rp300 ribu per unit kendaraan.
Pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan dari anggota DPRD yang menilai kebijakan itu telah melampaui kewenangan pihak SPBU.
“Apakah bapak bisa menjamin dengan pembatasan pembelian ini, esok hari BBM masih tersedia. Jangan-jangan besok sudah habis karena malamnya dijual ke pihak lain,” tegas Andi Erwin dalam rapat tersebut.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani yang turut hadir dalam RDP itu meminta pihak Pertamina memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ia juga meminta penertiban terhadap dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi serta kendaraan pelangsir ilegal yang dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM di masyarakat.
Pos terkait
Berita Terbaru
